Untuk pertama kalinya, Pantai Indah Kapuk menjadi lokasi konser berskala internasional ketika Head In the Clouds diselenggarakan di Jakarta pada akhir pekan kemarin (3/12). Sejak venue tersebut diumumkan, sudah banyak orang yang merasa skeptis. Pasalnya, lokasi Pantai Indah Kapuk jauh dari pusat kota dan tak banyak akses transportasi publik yang tersedia untuk menuju ke daerah itu. Maklum, Pantai Indah Kapuk adalah daerah perumahan elite yang semua warganya terbiasa mengendarai mobil untuk pergi ke manapun.
Ketakutan tersebut pun akhirnya menjadi nyata ketika para pengunjung konser mengeluhkan betapa sulitnya mereka pulang ke rumah setelah acara selesai, karena tak ada transportasi yang tersedia. Bahkan, untuk sekedar mencari ojek online pun susahnya setengah mati, hingga mengakibatkan banyak pengunjung konser yang terlantar di venue. Banyak yang mengeluhkan kenapa konser diadakan di PIK, karena PIK adalah daerah yang tidak ramah transportasi publik.
Keluhan pengunjung Head in the Clouds bisa menjadi catatan untuk penyelenggara festival ke depannya agar memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh transportasi publik. Namun di samping itu, peristiwa ini juga menunjukkan kelemahan yang dimiliki oleh Pantai Indah Kapuk, yaitu betapa buruknya layanan publik di kota buatan developer ini. Selama ini, kota yang dibangun oleh developer selalu dipasarkan sebagai kota yang aman, nyaman, dan tentram-jauh dari kebisingan, polusi, dan kriminalitas. Namun tanpa adanya layanan publik yang baik, apakah kawasan seperti ini masih layak untuk disebut sebagai kota?
Kawasan Elite dengan Fasilitas Serba Ada
Pantai Indah Kapuk bukanlah kota yang terbentuk secara organik, kawasan ini merupakan sebuah proyek yang dikerjakan oleh developer ternama Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group menyulap lahan Jakarta Utara yang gersang menjadi kawasan perumahan elite dengan nilai properti yang tinggi. Tak hanya perumahan, kawasan ini berkembang menjadi kota yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti shopping mall, deretan tempat makan dan kafe, sekolah bertaraf internasional, waterpark, rumah sakit, dan lapangan golf.
Seperti iklan-iklan properti yang marak ditemui di pinggir tol, akses tol juga menjadi salah satu nilai tambah dari PIK yang sedari awal gencar dijual oleh developer. Hal ini memberi kesan bahwa meskipun PIK jauh dari pusat kota, tapi adanya akses tol akan membuat PIK terasa dekat dan mudah dijangkau dari daerah mana pun. Terbukti, banyak warga yang akhirnya tergiur untuk membeli properti di sini. Kesuksesan Pantai Indah Kapuk mendorong Agung Sedayu untuk membangun PIK 2—dengan tagline The New Jakarta City—di atas pulau reklamasi.
Namun, kota yang dibangun oleh developer biasanya hanya bisa dihuni oleh warga kelas menengah ke atas. Bayangkan saja, harga hunian paling murah di kawasan PIK 2 saat ini mencapai Rp1,3 miliar, sedangkan hunian yang paling mahal harganya mencapai Rp12 miliar. Harga tersebut sangat fantastis untuk sebuah hunian, tapi dirasa sepadan dengan berbagai kenyamanan dan fasilitas serba komplit yang ditawarkan.
Berhubung semua yang tinggal di kota buatan developer berasal dari kelas menengah ke atas, maka nyaris semua warganya memiliki mobil. Tak hanya di PIK, kalau kalian berkunjung ke Bumi Serpong Damai di Tangerang Selatan atau Lippo Karawaci di Tangerang, kalian juga tidak akan menemukan transportasi publik yang beroperasi di sini. Di BSD, misalnya, meskipun ada stasiun KRL, tapi tidak ada moda transportasi massal yang melayani warga di dalam kawasan tersebut. Kebanyakan transportasi publik yang ada di kota-kota ini hanya melayani dari dan menuju Jakarta, tempat sebagian besar warganya mencari nafkah.
Sama kasusnya dengan BSD, di Pantai Indah Kapuk juga demikian. Untuk bisa sampai ke daerah sini, kalian sebenarnya bisa naik bus TransJakarta di halte Monas dan turun di Food Street PIK. Tapi setelahnya, kalian hanya bisa mengandalkan kendaraan pribadi atau ojek online untuk mengitari kawasan PIK. Tapi, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah kehadiran transportasi publik yang memadai merupakan salah satu fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kota?
Dibangun Demi Cuan
Alasan utama dari absennya transportasi publik di kota buatan developer adalah karena semua kota ini memiliki tujuan komersial. Menurut Firman (2004) dalam studinya yang berjudul "New Town Development in Jakarta Metropolitan Region", dari sudut pandang developer ada tiga tujuan dibangunnya kota-kota baru. Pertama, untuk memenuhi keinginan masyarakat agar bisa tinggal di lingkungan yang tenang, modern, dan aman; kedua, untuk memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Ketiga, untuk mendapatkan keuntungan yang besar secara cepat.
Di tangan developer hunian menjadi sebuah komoditas, dan sebuah kota akhirnya menjadi sasaran investasi. Oleh karena tujuan komersial, maka wajar saja pihak developer mengesampingkan segala macam layanan publik yang sifatnya untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan warga. Kalau diperhatikan, semua fasilitas yang tersedia di kota artifisial juga memiliki tujuan komersial—seperti shopping mall, sekolah swasta, restoran, dan lain-lain. Sementara itu, fasilitas publik yang tidak mendatangkan cuan seperti Ruang Terbuka Hijau dan transportasi umum nyaris tidak ada di sini.
Segala macam citra baik dari kota artifisial—kenyamanan, keamanan, penataan yang baik, dan lain-lain—memberikan kesan bahwa kota buatan yang dikelola oleh pengembang lebih baik dibandingkan kota yang dikelola oleh pemerintah setempat. Namun kalau dipikir-pikir, kota yang dibangun oleh developer tidak pernah menyediakan apapun untuk warganya. Mereka hanya menarik investor dan pemilik usaha, yang jasa atau produknya kemudian dibeli oleh para warga. Tak ada ruang untuk segala sesuatu yang berbau "publik" di sini. Jadi, kawasan yang dibangun oleh developer seperti PIK sebenarnya tak layak untuk disebut sebagai "kota", sebab kawasan tersebut pada dasarnya hanyalah perumahan elite berskala masif yang dilengkapi dengan fasilitas komersial.
(ANL/alm)