Akibat pemblokiran sejumlah platform digital, masyarakat turun ke media sosial untuk mengungkapkan kemarahan mereka dengan menggunakan #BlokirKominfo. Pemerintah pun balik merespon kemarahan warga. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani, memberikan penjelasan di media mengenai keputusan pemerintah. Dalam penjelasannya ini, Semuel menggunakan analogi.
"Saya coba menganalogikan, katakan kita mengajak teman main ke rumah kita. Kebetulan teman-teman kita dari berbagai latar belakang budaya. Nah, di depan pintu orang tua kita buat aturan "sepatu harus dilepas". Sebagian besar teman kita melepas sepatunya, tapi ada sebagian kecil yang tidak mau. Terus orang tua kita menegurnya. Apakah kita sebagai anak akan marah ke orang tua karena menegur teman kita atau sebaiknya kita sampaikan ke teman kita, "Bro, lo lepas dong sepatu lo." Nah, apa yang kita lakukan itu pilihan," tutur Semuel dikutip dari Detikcom.
 Semuel Abrijani/ Foto: CNN Indonesia |
Setidaknya ada dua hal yang bermasalah dalam analogi tersebut. Pertama, analogi tersebut mengesampingkan fakta adanya masalah dalam "aturan rumah" yang akhirnya membuat banyak masyarakat memprotesnya. Kedua, analogi tersebut menempatkan pemerintah sebagai orang tua dan masyarakat sebagai anak. Dan selayaknya orang tua yang membuat aturan di rumah, kita sebagai anak harus mengikuti aturan tersebut.
Tentu saja analogi yang keluar dari perkataan seorang pejabat publik apalagi pejabat di bidang komunikasi tak bisa kita kesampingkan sebagai angin lalu. Analogi yang digunakan oleh Semuel bukanlah sekedar pernyataan blunder, melainkan contoh dari praktik politik bapakisme.
 Ilustrasi bapakisme/ Foto: Freepik |
Politik Bapakisme, Warisan Orde Baru
Mendengar analogi yang disampaikan Semuel mengingatkan saya akan sebuah peristiwa ketika seorang anak sekolah dasar bertanya kepada Presiden Soeharto, "Mengapa presiden di Indonesia cuma satu? Padahal Indonesia sangat luas." Soeharto pun tertawa, lalu menjelaskan kepada anak itu bahwa kalau ada lebih dari 1 pemimpin negara tidak bisa berjalan dengan baik.
Soeharto pun balik bertanya kepada anak itu, "Kenapa kamu tanya begitu? Heh? Siapa, yang suruh siapa?" Meski audiens tertawa, tapi sampai sekarang pun saya masih merinding ketika mengingat-ingat penggalan video tersebut. Soeharto pun lantas melanjutkan penjelasannya, "Kalau di rumah juga begitu. Kan, tidak ada bapak 2-3. Iya, tho? Bapak itu hanya satu, tho? Yang memimpin rumah tangga itu bapak. Ya hanya satu."
Seperti Semuel, Soeharto juga mengandaikan Indonesia sebagai keluarga dan dirinya yang saat itu menjabat sebagai presiden adalah kepala rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa bapakisme ideologi yang menempatkan negara sebagai sebuah keluarga-tumbuh kuat sejak era Orde Baru. Selama 32 tahun ia berkuasa, Soeharto menempatkan diri sebagai sosok "Bapak" yang semua perintahnya tidak bisa diganggu gugat. Melalui bapakisme lah, pemerintahan Soeharto mampu menjaga "ketertiban" dan kontrol terhadap Indonesia selama 3 dekade.
 Soeharto/ Foto: YouTube |
Bapakisme jelas bermasalah. Pasalnya, keluarga adalah institusi sosial yang memiliki hierarki, dan dalam hierarki tersebut orang tua jelas menempati hirarki teratas. Dalam praktik bapakisme, relasi antara pemerintah dan rakyat dibayangkan seperti relasi antara orang tua dan anak. Orang tua bertugas membimbing dan mengayomi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Oleh karena orang tua bertugas mengayomi, sang anak pun juga harus percaya bahwa semua yang dilakukan orang tua adalah untuk kebaikan anaknya.
Sayangnya, analogi Semuel menunjukkan bahwa pemerintah kita saat ini masih suka memposisikan diri sebagai "orang tua" yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Tak ayal, ketika masyarakat memprotes kebijakan pemerintah, aspirasi tersebut pun akhirnya gagal diserap. Karena toh pada akhirnya kita hanyalah anak-anak yang seharusnya manut pada titah orang tua.
(ANL/DIR)