Baru-baru ini, warganet digegerkan dengan pencurian data registrasi kartu SIM sebanyak 1,3 miliar yang dilaporkan dijual di situs gelap BreachForums. Kebocoran data dalam jumlah masif ini pun menuai banyak teguran terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dinilai tidak bekerja dengan maksimal dalam mengamankan data masyarakat.
Menyikapi insiden ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan memberikan tanggapannya beserta pesan kepada sang peretas untuk tidak menyerang. "Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," ucapnya.
Ia turut menambahkan bahwa pemerintah tidak mungkin membeli data kebocoran yang dipatok oleh sang peretas seharga USD 50 ribu atau sekitar Rp 744 juta tersebut. Menurutnya, hal ini seolah membuat pemerintah menjadi sosok penadah barang curian. "Kamu mendapatkan data pribadi, termasuk yang free ini saja, itu sudah melanggar. Yang free saja kita mendapatkan, itu kan data pribadinya orang. Memang orangnya sudah kasih consent ke kamu? Apa bedanya dengan barang curian? Kami menadahi barang curian? Kalau beli sih nggak mungkin lah dari pemerintah," tandasnya.
Dalam memberikan responsnya, Semuel seringkali menitikberatkan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya tidak dirugikan. "Kalau (mau) mempermalukan itu, mempermalukan cara yang lain dong. Jangan menyebarkan data ke masyarakat." lanjut Semuel.
 Ilustrasi hacker/ Foto: Freepik |
Pernyataan Semuel tersebut seakan seperti gambaran bersikap garang, tapi di dalam kandang yang salah. Sehingga tak heran bila respons yang didapat hanyalah kekehan semata bentuk anggapan bahwa gertakan ini tak bernyawa. "STOP BEING AN IDIOT". Begitulah respons resmi Bjorka, peretas yang bertanggung jawab atas kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card masyarakat Indonesia.
Sederhananya, bukankah sudah jadi kewajiban para pihak berwenang untuk melindungi data para masyarakatnya? Jika memang tujuan akhirnya begitu, maka harusnya pertahanan terhadap aksi kejahatan siber dapat diantisipasi dengan pengokohan keamanan sistem. Terlebih, di era serba digital dan mutakhir kini, jangan sampai usaha preventif pemerintah dalam mengamankan data malah jadi ketinggalan zaman. Meski privat, data pribadi tak semata jadi tanggung jawab pribadi. Pada akhirnya, memberi pesan kepada hacker untuk tidak melakukan kejahatannya tidak seefektif seperti Dora meneriakkan mantra tiga kata kepada Swiper, si pencuri.
(HAI/DIR)