Presiden Indonesia, Joko Widodo, menerima palu tanda estafet kepemimpinan di ASEAN, dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41, yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, Minggu (13/11) lalu. Dengan penyerahan ini, Indonesia secara resmi menggantikan posisi Kamboja sebagai ketua negara-negara di ASEAN, untuk tahun 2023 mendatang. Lantas, apakah sematan 'Ketua ASEAN' benar-benar penting bagi Indonesia dan mampu menguatkan posisi kita di hadapan negara-negara Asia Tenggara, juga di tatanan geopolitik dunia?
Mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, negara +62 menyambut jabatan 'Ketua ASEAN' dengan visi yang penuh semangat. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan optimismenya soal jabatan yang terkesan prestisius ini. Katanya, "Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth."
Ia pun berharap, bahwa ASEAN dapat menjadi kawasan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia di masa mendatang. Lalu beliau juga berpesan kalau ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Lebih lanjut lagi, Pak Jokowi ingin menumbuhkan ekonomi di ASEAN dengan pesat, inklusif, dan berkelanjutan demi menjawab tantangan di masa 20 tahun dari sekarang.
Sedikit-banyak, titel 'Ketua ASEAN' memang cukup mempengaruhi posisi Indonesia di tatanan politik global. Paling tidak, dengan adanya status 'Chairmanship of ASEAN 2023', Indonesia diperbolehkan tukar guling dengan India, sebagai host G20 Summit tahun ini-meski aslinya baru kebagian menyelenggarakan G20 tahun depan.
Ada pun menurut Piagam ASEAN. aturan yang mengurus keorganisasian bagi forum negara-negara di Asia Tenggara, status 'Ketua ASEAN' berkewajiban untuk aktif memajukan dan meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN. Termasuk berupaya membangun Komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus dan kerja sama. Artinya, Indonesia memang terbilang menempati posisi strategis sebagai ketua.
Selain itu, 'Ketua ASEAN' juga wajib memastikan sentralitas ASEAN; memastikan tanggapan yang efektif dan tepat waktu terhadap masalah-masalah mendesak atau situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN, termasuk menyediakan jasa-jasa baiknya dan pengaturan lain untuk segera mengatasi masalah-masalah; mewakili ASEAN dalam memperkuat dan mempromosikan hubungan yang lebih erat dengan mitra eksternal; dan melaksanakan tugas dan fungsi lain yang mungkin diamanatkan.
Jika melihat sampai di titik ini, sudah tentu Indonesia berada di posisi yang strategis. Akan tetapi, jika menengok latar pemilihan 'Ketua ASEAN', maka ditunjuknya Indonesia sebagai pemimpin bukanlah berdasarkan kapabilitas, namun sebatas 'trofi bergilir' yang bisa diperoleh secara otomatis oleh anggota-anggota ASEAN. Sebab menurut Pasal 31 Piagam ASEAN, keketuaan ASEAN diatur secara bergilir setiap tahunnya, berdasarkan urutan abjad nama-nama Inggris dari Negara-Negara Anggota. Oleh karena itu, usai Brunei memimpin di tahun 2021 dan Cambodia di tahun ini, Indonesia kebagian 'jatah' pemimpin ASEAN berikutnya.
Bahkan, terlepas dari aturan merunut abjad bagi Ketua ASEAN di atas, Indonesia sendiri sudah pernah menduduki posisi yang sama sebanyak 4 kali (1976, 1996, 2003, 2011), dan tidak serta-merta membuat kita sebagai negara superpower di ASEAN sekalipun apalagi di dunia. Tak lebih, negara yang memimpin ASEAN, hanya akan dipatok sebagai penyelenggara KTT ASEAN dan KTT Terkait; menjabat Dewan Koordinasi ASEAN; tiga Dewan Komunitas ASEAN; Badan Menteri Sektoral ASEAN terkait dan pejabat senior; dan Komite Perwakilan Tetap.
 Presiden Joko Widodo menerima palu simbolis 'Ketua ASEAN' dari PM Kamboja Hun Sen/Dok:ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ Foto: Antara Foto |
Kilas Balik Kiprah Indonesia sebagai 'Ketua ASEAN'
Indonesia merupakan salah satu dari lima negara pendiri ASEAN, pada 8 Agustus tahun 1967 silam. Bersama Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, Indonesia yang saat itu diwakili Adam Malik ikut meneken persatuan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejak saat itu, sebenarnya posisi Indonesia cukup vital. Terlebih negara ini memiliki background pemersatu yang kuat, di antara negara-negara dunia ketiga, sebagaimana inisiasi Asia-Afrika yang lebih dulu dipelopori Indonesia.
Kemudian, boleh dikatakan pula kalau peran Indonesia di ASEAN cukup besar; seperti andil dalam bidang ekonomi dan keamanan. Tak hanya itu, Indonesia juga didapuk sebagai 'Ketua ASEAN' sekaligus penyelenggara KTT ASEAN pertama, yakni pada 23-24 Februari tahun 1976, di Bali. Pada momen tersebut, Indonesia mencetuskan pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta.
Berlanjut ke KTT ASEAN Ke-9 tahun 2003, Indonesia yang saat itu juga berposisi sebagai Ketua ASEAN kembali menghelat KTT di Bali, pada 7-8 Oktober 2003, dan mengusulkan pembentukan 'ASEAN Community' yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
Sementara pada tahun 2011, yakni bertepatan jabatan bergilir 'Ketua ASEAN' di tangan Indonesia untuk keempat kalinya, Pemerintahan Presiden SBY menggelar dua KTT ASEAN di tahun yang sama, yakni KTT Ke-18 di Jakarta, Mei 2011 dan KTT Ke-19 di Bali bulan November, untuk menyepakati gagasan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau dikenal dengan 'SEANWFZ'. Selain menghelat beberapa KTT penting, Indonesia juga ikut andil mengenai beberapa hal, misalnya menginisiasi SEA Games, hingga membatu menjaga perdamaian di Asia Tenggara.
 Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di KTT ASEAN yang berlangsung di Kamboja (Minggu, 13/11/2022)/Dok: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ Foto: Antara Foto |
Tantangan 'Ketua ASEAN' di Tahun 2023
Berstatus sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia wajib mengurusi segala tetek-bengek yang tercipta di antara negara-negara ASEAN, termasuk meredakan konflik yang melanda para anggota. Untuk itu, pada masa kepemimpinan tahun depan, Indonesia wajib menelurkan solusi nyata bagi ASEAN, jika tidak ingin titel 'Ketua ASEAN' hanya bertindak sebatas gelar politis mandatory bergantian. Tentunya, hal ini tidak akan mudah. Sebab seperti yang kita ketahui, posisi ASEAN belakangan cukup dinamins, di mana banyak potensi konflik yang bisa berkembang di kawasan ini.
Walau demikian, paling tidak Indonesia sebagai ketua tahun depan dapat bertugas sebagai penyambut yang baik, bagi Timor Leste, yang baru saja bergabung sebagai Negara Ke-11 di ASEAN. Selanjutnya, selain menjadi mentor yang kooperatif bagi negara tetangga yang juga pecahan dari Indonesia, pemerintah turut wajib menomorsatukan konflik Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus memanas di Myanmar, usai junta militer Myanmar mengkudeta pemerintahan sipil, Februari tahun lalu.
Dalam hal ini, Indonesia yang berlaku sebagai pemangku keputusan tertinggi ASEAN tahun depan, wajib mengatasi polemik militer di Myanmar, yang sejauh ini sudah menewaskan ratusan warga sipil akibat represi militer. Tantangan Indonesia soal permasalahan di Myanmar tersebut, merupakan fokus utama yang harus dipikirkan, sebab Kamboja sebagai pemimpin ASEAN sebelumnya hanya merespon secara pasif, yakni sebatas mengecam dan menyatakan kekecewaan.
Oleh karenanya, berpegang pada visi Presiden Jokowi soal: ASEAN sebagai kawasan yang bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, maka Indonesia wajib memberi solusi nyata, bukan hanya sekadar visi ciamik apalagi berlaku sama pasif. Misalnya, dengan menyudutkan posisi Myanmar di forum ASEAN, membekukan keanggotaan Myanmar di ASEAN, atau paling tidak mendesak junta militer Myanmar untuk mengakhiri konflik dan mengembalikan kekuasaan di jalur demokrasi.
Di samping itu, Indonesia juga wajib mengatasi potensi konflik di kawasan ASEAN secara jeli, khususnya perseteruan antara Cina dan Amerika Serikat, yang mungkin saja pecah di kisaran Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, kesigapan dan kecerdasan diplomatik Indonesia akan dipertaruhkan, demi menghindari rambatan masalah yang mungkin saja akan berdampak pada negara-negara ASEAN, bilamana konflik antara Cina dengan AS benar-benar pecah.
Sekiranya, itulah beberapa kewajiban krusial yang akan dihadapi Indonesia, sebagai pemimpin ASEAN di tahun 2023 mendatang. Semoga kita bisa mengemban tugas ini dengan baik, agar titel bergengsi 'Ketua ASEAN' tidak sebatas trofi bergilir, tanpa benar-benar diisi upaya yang memajukan kesejahteraan ASEAN, termasuk meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Ya, walaupun sebenarnya hal ini terasa cukup berat, mengingat urusan domestik Indonesia sendiri muncul satu per satu dari waktu ke waktu tanpa benar-benar mendapatkan resolusi yang melegakan.
Dapatkah kita memanfaatkan posisi 'Ketua ASEAN' dengan sebaik-baiknya? Jawabannnya patut kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan.
(RIA/DIR)