Di negara yang pejabatnya kerap menggunakan istilah "industri 4.0", canggihnya penggunaan teknologi seharusnya sudah tidak dipertanyakan lagi. Tapi, sepertinya hal ini tidak berlaku bagi Indonesia. Implementasi teknologi informasi di sini secara terus menerus bermasalah. Buktinya, data dari server pemerintahan saja tidak kebal dari serangan hacker.
Selama 5 hari terakhir, muncul rentetan dugaan kebocoran data dari berbagai institusi dan BUMN yang dikelola oleh pemerintah. Pada hari Jumat (19/8), di media sosial beredar tangkapan layar yang menunjukkan bahwa 17 juta data pelanggan PLN sedang diperjualbelikan di forum internet. Data tersebut terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat rumah, nomor meteran, tipe meteran hingga nama unit UPI.
 Ilustrasi kebocoran data/ Foto: Pixabay |
Tak berapa lama kemudian, giliran Indihome yang diduga mengalami kebocoran data. Sekitar 26 juta data browsing history pelanggan IndiHome diduga bocor, termasuk NIK, email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL. Dugaan kebocoran data tidak berhenti sampai di situ. Pada hari Minggu (21/8) situasi kembali ramai setelah muncul dugaan bahwa data dari Badan Intelijen Negara (BIN) turut diperjualbelikan di dark web. Data yang bocor tersebut disebut meliputi 180 dokumen berisi daftar nama agen, jabatan, unit, dan lokasi agen.
Meski masih dugaan, tapi rentetan kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen. Pasalnya, kebocoran ini muncul dari institusi pemerintah yang seharusnya memiliki keamanan tinggi dan memiliki protokol untuk melindungi data pengguna. Apalagi, kabar kebocoran data dari berbagai institusi ini muncul dalam rentang waktu kurang dari seminggu.
Sementara itu, semua institusi di atas kompak menyangkal bahwa telah terjadi kebocoran data. Juru bicara PLN, Gregorius Adi Tianto, mengatakan bahwa data tersebut adalah replika dan sudah tidak update. Sehingga, data yang beredar bukan data transaksional aktual. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu data replika. Telkom dan BIN pun juga sama-sama mengatakan bahwa kebocoran data tersebut tidak benar dan data mereka masih aman hingga saat ini.
 Ilustrasi keamanan data/ Foto: Pixabay |
Meski institusi-institusi tersebut menyangkal terjadi kebocoran data, tapi hal ini tidak serta merta membuat masyarakat merasa tenang. Masalahnya, ini bukan pertama kalinya data dari institusi pemerintah mengalami kebocoran. Pada Mei 2021, misalnya, sebanyak 297 juta data penduduk Indonesia dari BPJS kesehatan dibobol dan diperjualbelikan di forum internet. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal perlindungan data pribadi.
Di negara yang mengaku menerapkan teknologi dan segala yang berbau 4.0, semestinya keamanan data sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Padahal, 4.0 bukan hanya tentang ada atau tidaknya teknologi, tapi juga mengenai keberadaan sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi tersebut secara efektif. Belum lagi, pemerintah kita lamban sekali dalam mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana kita mau bergerak menjadi 4.0, kalau data pribadi kita saja rentan dibobol di mana-mana? Selama masalah ini belum terselesaikan, kasus-kasus kejahatan siber akan terus merajalela.
(ANL/DIR)