Masyarakat Indonesia, nampaknya, tidak percaya kalau pejabat publik negara ini mau naik transportasi umum. Buktinya, beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pulang kantor naik MRT. Banyak yang memujinya, tapi tak sedikit juga yang menuduh Anies sedang melakukan pencitraan. Padahal menurut beberapa komentar warga, Anies memang sudah sering naik kendaraan umum namun jarang diberitakan oleh media.
Di saat yang hampir bersamaan, kejadian serupa terjadi ketika Menteri BUMN Erick Thohir mengunggah foto dirinya beserta jajaran naik KRL commuter line. Sama kasusnya seperti Anies, beberapa warganet menuduh Erick Thohir melakukan pencitraan, karena dalam foto tersebut ia terlihat berdiri padahal kursi KRL sedang kosong. Ternyata, momentum naik KRL ini merupakan bagian dari acara peresmian wajah baru Stasiun Pondok Ranji. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir pun turut mengajak warga Tangerang Selatan untuk naik kereta api agar tidak kena macet.
Terlepas dari pencitraan atau bukan, respon masyarakat menunjukkan bahwa pejabat publik yang naik transportasi umum masih menjadi anomali atau kejadian luar biasa yang jarang terjadi. Sampai-sampai, begitu masyarakat tahu ada sosok pejabat yang naik transportasi umum, mereka langsung dicurigai melakukan pencitraan. Bagi masyarakat Indonesia, pejabat publik yang naik transportasi umum adalah pemandangan langka. Yang tidak langka bagi masyarakat Indonesia, adalah pemandangan pejabat publik naik kendaraan dinasnya dengan ditemani voorijder.
Sepanjang saya berkendara di jalanan ibu kota, bukan sekali atau dua kali saja saya berpapasan dengan kendaraan berplat merah yang meminta untuk didahulukan di jalan raya. Bahkan ketika kondisi jalanan sedang macet, kendaraan berplat merah kerap meminta mobil-mobil lain untuk menyingkir. Menurut Undang-Undang, kendaraan pimpinan negara, pimpinan negara asing yang menjadi tamu negara, dan konvoi yang dianggap berkepentingan oleh kepolisian memiliki hak prioritas untuk didahulukan di jalan raya. Tapi masalahnya, sudah bukan rahasia lagi kalau privilese ini sangat berpotensi untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi.
Dengan privilese tersebut, wajar saya kalau pejabat publik yang naik transportasi umum akhirnya menjadi pemandangan langka. Sulit untuk membayangkan kalau petinggi-petinggi negara ini pernah merasakan perjuangan yang dialami warga Jakarta dalam menerjang kemacetan. Sulit juga untuk membayangkan kalau mereka pernah merasakan keruwetan jalanan Jakarta di kala cuaca sedang terik. Padahal, pengalaman-pengalaman sederhana seperti itulah yang bisa membuat kita menyadari betapa pentingnya memiliki akses terhadap kendaraan umum yang nyaman dan terjangkau.
Membangun kota bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun budaya warganya. Meski fasilitas transportasi publik telah tersedia, tapi budaya naik kendaraan umum tidak bisa dibangun secara instan. Di sinilah letak pentingnya ada pejabat publik yang mau memberi contoh dengan naik transportasi umum. Ketimbang naik kendaraan pribadi dengan pengawalan polisi, pejabat yang naik transportasi umum bisa memberi dorongan bagi warganya untuk melakukan hal serupa. Dan lagi, ia juga bisa memberi pesan bahwa para pejabat juga peduli dengan sarana transportasi publik, karena mereka ikut menggunakannya setiap hari.
Pejabat-pejabat Indonesia bisa mengambil contoh dari luar negeri. Salah satunya, yaitu Rahm Emanuel, mantan walikota Chicago yang kini menjabat sebagai Duta Besar Amerika untuk Jepang. Semenjak pindah ke Jepang, ia lebih memilih untuk menggunakan transportasi publik baik untuk perjalanan dinas maupun perjalanan sehari-hari. Selain itu, ada juga Michelle Wu yang merupakan walikota Boston. Sebagai pengguna transportasi publik, Michelle Wu sendiri berkomitmen untuk meningkatkan sistem transportasi publik untuk mengatasi krisis iklim.
Pada akhirnya, sepertinya tidak terlalu penting apakah yang dilakukan Anies Baswedan atau Erick Thohir adalah bagian dari pencitraan atau bukan. Selama mereka bisa memberi contoh yang baik dan bisa membuktikan kepedulian mereka melalui kebijakan, masa depan transportasi publik mungkin akan membaik. Yang lebih penting, pejabat yang naik transportasi umum seharusnya menjadi kewajaran, bukan jadi momen sensasional sesaat.
