Insight | General Knowledge

Kenapa AS Masih Memberlakukan Kepemilikan Senjata Api?

Selasa, 14 Jun 2022 14:00 WIB
Kenapa AS Masih Memberlakukan Kepemilikan Senjata Api?
Foto: Fibonacci Blue/Flickr
Jakarta -

Belakangan ini kita kerap mendengar kabar mengenai kasus penembakan yang terus terjadi di Amerika Serikat. Belum selesai yang satu dibahas, yang lain sudah bermunculan. Salah satu penyebabnya adalah dengan betapa mudahnya bagi masyarakat AS untuk membeli dan memiliki senjata api. Faktanya, AS masih menjadi negara dengan tingkat kepemilikan senjata api tertinggi di dunia. Setiap kali terjadi kasus penembakan massal di Amerika Serikat, tokoh politik dan publik kerap menyampaikan amarah dan keresahannya.

Ketika penembakan massal terjadi pada 25 Mei 2022 lalu, misalnya, Chris Evans, aktor yang luas dikenal dalam perannya sebagai pahlawan super Captain America, yang membuat cuitan penuh amarah dalam menanggapi hal tersebut. Beberapa pihak politisi juga menyampaikan belasungkawanya, tapi mereka jugalah yang memiliki keterlibatan besar dalam hal ini. Melalui situs elections.bradyunited.org, dapat dilihat berapa banyak dana yang telah dihabiskan oleh masing-masing senator untuk National Rifle Association (NRA) serta jumlah kematian akibat senjata api di negara bagian tersebut per tahunnya.

Namun, mengapa hingga sekarang akses senjata api masih begitu mudah bagi masyarakat Amerika Serikat?

Berdasarkan data dari World Population Review, tercatat bahwa terdapat sebanyak 120 senjata api per 100 populasi pada tahun 2022 di Amerika Serikat, artinya satu orang bisa memiliki lebih dari satu senjata api. Hal ini karena Amandemen Kedua Konstitusi AS yang menetapkan perlindungan atas hak kepemilikan senjata api. Bahkan, 4 dari 10 orang dewasa di AS mengaku memiliki senjata api di rumahnya, termasuk 30 persen di antaranya yang memilikinya secara pribadi.

Tingkat kepemilikan senjata api tentunya berbanding lurus dengan tingkat kasus penembakan yang terjadi. Seiringan dengan data kepemilikan senjata yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat penembakan massal yang terjadi di AS tercatat sebesar 4,12 per 100.000 populasi, melansir Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Sebagai perbandingan, negara lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan yang tidak memberikan hak kepemilikan senjata api memiliki angka kematian yang rendah, tepatnya 0,02 per 100.000 populasi.

Untuk mengurangi angka tersebut, pihak-pihak yang mengadvokasikan peraturan yang lebih ketat telah mengajukan berbagai kebijakan, seperti mewajibkan background check untuk semua pembelian senjata api, termasuk melarang kepemilikan senjata api bagi mereka yang berada dalam abusive relationship, yang sering mengujar kebencian, yang mengidap gangguan mental, dan yang berumur di bawah 21 tahun. Namun, inti dari kebijakan yang telah diajukan adalah agar peraturan tersebut lebih diperketat, bukan dihapuskan sepenuhnya.

Menurut Monica McDermott, seorang political scientist, pemilik senjata api cenderung setuju dengan regulasi yang memperketat kepemilikan senjata api. Namun, persetujuan akan hal tersebut saja tidak cukup. Ada permasalahan yang menurut mayoritas lebih genting, seperti ekonomi, jaminan kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, isu kepemilikan senjata api bukan menjadi prioritas utama. Selain itu, isu lain juga terdapat pada cara pandang masing-masing kubu tentang hal ini. Bagi yang tinggal di rumah yang memiliki senjata api, mereka cenderung tidak khawatir akan bahaya penembakan massal. Di sisi lain, mereka yang tidak memiliki senjata api di rumahnya meyakini bahwa pelarangan senjata api dapat mengurangi terjadinya penembakan massal. Itulah mengapa Kongres juga tidak bisa dan belum berbuat apa-apa.

Problematika ini memang pelik. Solusi yang terlihat sangat jitu dan sederhana seperti melarang kepemilikan senjata api secara keseluruhan pun memiliki rintangannya sendiri. Isu ini tidak hanya ada pada level permukaan, tapi sudah mengakar kuat ke dalam kehidupan warga AS.

[Gambas:Audio CXO]



(HAL/DIR)

Author

Handoko Lun