Memasuki tahun 2022, kita masih menghadapi salah satu ancaman terbesar kehidupan, yaitu perubahan iklim atau climate change. Salah satu kontributor terbesar dalam ancaman perubahan iklim adalah penggunaan bahan bakar batu bara yang memiliki kandungan karbon yang tinggi. Ini menjadi isu krusial, di mana kebutuhan manusia saat ini masih mengandalkan batu bara untuk menopang kehidupan.
Tak bisa dimungkiri, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya melalui pengurangan konsumsi batu bara. Melansir Kata Data, produksi batu bara di Indonesia tahun 2021 mencapai 606,22 juta ton. Dengan jumlah yang tinggi ini, Indonesia merupakan negara produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, setelah Tiongkok dan India. Dari 600 juta ton ini, 435 juta ton dialokasikan untuk ekspor sedangkan sisanya untuk konsumsi dalam negeri. Bisa dibayangkan, setiap tahunnya, Indonesia menggunakan sekitar 100 juta ton batu bara di mana sebagian besar dialokasikan untuk PLTU.
Sementara itu, sekitar 40 persen emisi CO2 setiap tahunnya berasal dari penggunaan batu bara. Batu bara memang masih menjadi sumber energi andalan, karena biayanya yang murah. Dengan konsumsi batu bara yang sangat tinggi, peralihan ke energi bersih pastinya menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Lantas, sampai sejauh apa realisasi Indonesia dalam menjalankan komitmen mereka untuk mengurangi penggunaan batu bara? Dan apakah Indonesia memiliki potensi untuk beralih ke energi terbarukan?
Komitmen Indonesia di COP26
Pada Konferensi Perubahan Iklim atau COP26 yang diselenggarakan di Glasgow tahun lalu, para pemimpin dunia bertemu untuk membahas langkah-langkah demi mengatasi bencana ekologis yang kian hari semakin kritis. Salah satu hasilnya, adalah penandatanganan perjanjian Global Coal to Clean Power Transition--sebuah kesepakatan untuk meninggalkan batubara dan beralih ke energi bersih.
Ada empat poin di dalam kesepakatan ini, pertama yaitu mempercepat pengembangan energi bersih. Kedua, mempercepat perkembangan teknologi dan kebijakan untuk mencapai peralihan dari pembangkit listrik yang mengeluarkan emisi karbon. Ketiga, menghentikan penerbitan izin baru untuk pembangunan proyek PLTU batubara yang tidak menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Keempat, menguatkan upaya domestik dan internasional dalam menyediakan kebijakan finansial dan dukungan untuk transisi yang adil dan inklusif.
Indonesia turut menandatangani kesepakatan ini, namun tak ingin terikat dengan poin ketiga. Poin ketiga merujuk pada PLTU yang menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Dengan menggunakan teknologi ini, emisi dari karbon tidak akan dilepaskan ke atmosfer, tapi disimpan di bawah tanah. Meski Indonesia sudah mulai mengembangkan teknologi ini, tapi implementasinya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Sehingga Indonesia tidak menyanggupi untuk menghentikan semua izin PLTU yang tidak menggunakan teknologi carbon capture.
Kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju dalam mitigasi perubahan iklim memang tak terelakkan. Di satu sisi, dibutuhkan usaha dari masing-masing negara untuk mengatasi perubahan iklim. Namun di sisi lain, usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan ini secara global membutuhkan biaya yang sangat besar. Walhasil, negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dukungan dana dari negara-negara maju untuk bisa merealisasikan target-target yang telah ditentukan.
Meski begitu, pemerintah Indonesia telah berencana untuk menghapuskan penggunaan PLTU batu bara di 34 tahun yang akan datang, atau tepatnya di tahun 2056. Hal ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060. Dalam rencana ini, pemerintah berencana untuk menghentikan pembangunan PLTU baru secara bertahap hingga 2030.
Sampai 2030, penghentian secara bertahap ini akan dilakukan bersamaan dengan memperbanyak porsi penggunaan energi bersih. Tentu saja, 34 tahun adalah waktu yang masih panjang. Proses ini hanya bisa dipercepat apabila Indonesia siap dengan infrastruktur energi yang mendukung nol karbon. Lalu, bagaimana dengan potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia?
Dari Sampah hingga Biomassa
Dengan meningkatnya urgensi untuk beralih ke energi bersih, Indonesia memiliki beberapa alternatif energi yang bisa menggantikan batu bara. Salah satunya, yaitu Refuse-Derived Fuel atau RDF di mana sampah diolah menjadi energi terbarukan dengan metode biodrying. Salah satu contoh penggunaan RDF adalah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Cilacap, Jawa Tengah.
Sampah-sampah tersebut diolah menjadi RDF yang kemudian digunakan oleh pabrik semen untuk bahan bakar. RDF sendiri merupakan solusi yang bisa menyelesaikan dua masalah; pertama masalah pengelolaan sampah dan kedua menjadi sumber energi alternatif yang bisa menggantikan batu bara.
Selain RDF, biomassa juga digadang-gadang sebagai opsi energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia. Potensi sumber daya pembangkit dari biomassa di Indonesia mencapai 32,6 Giga Watt. Biomassa sendiri merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik termasuk tanaman, hewan dan mikroba. Beberapa contoh energi biomassa adalah biogas, kayu, dan limbah pertanian.
Pada dasarnya, hampir semua senyawa organik bisa menjadi sumber energi biomassa. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Indonesia bisa diwujudkan melalui keberadaan Hutan Tanaman Energi. Hutan Tanaman Energi merupakan kawasan hutan yang ditanami dengan tujuan menghasilkan energi. Beberapa tanaman energi antara lain adalah kelapa sawit, tebu, jagung, hingga singkong. Bahkan menurut Bappenas, penggunaan PLTBm bisa menghemat biaya penyediaan listrik hingga Rp 14 miliar per tahun.
Mulai dari sampah hingga tanaman, ada banyak sekali alternatif untuk energi terbarukan. Apalagi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan untuk sumber energi tersebut. Memang, meskipun sumber daya alamnya tersedia, kita tetap membutuhkan teknologi untuk mengolahnya menjadi energi terbarukan. Dengan jumlah permintaan listrik yang sangat tinggi, pembangunan infrastruktur energi terbarukan pun menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Apalagi, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Meski transisi menuju energi terbarukan nampaknya masih sangat jauh dan cukup sulit untuk digapai, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk beralih dari batu bara. Hanya saya, dengan tingginya biaya yang dibutuhkan, butuh waktu yang sangat lama untuk prosesnya. Di satu sisi, dukungan biaya ini sangat dibutuhkan dari negara-negara lain. Tapi di sisi lain, pemerintah Indonesia harus bisa menunjukkan komitmennya untuk bisa merealisasikan ini. Isu lingkungan harus menjadi prioritas. Selama pemerintah masih memperlakukan industri batubara sebagai primadona, mungkin transisi ini akan semakin sulit untuk dilakukan.
