Taliban, sebuah organisasi nasionalis yang menguasai Afganistan, kembali berulah dengan melanggar janjinya yakni melarang para perempuan bersekolah. Awalnya, aturan mengenai perizinan sekolah untuk perempuan Afganistan sudah diberikan pada bulan Januari lalu oleh juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid. Rencana pembukaan kelas untuk perempuan ini dikatakan oleh Mujahid akan dilaksanakan saat Tahun Baru Afganistan, yang dimulai pada 21 Maret.
Meskipun Mujahid sempat memberikan pernyataan bahwa Taliban tidak menentang pendidikan, larangan mengenai perempuan Afganistan untuk mengemban pendidikan, yang seharusnya menjadi hak semua orang kembali dikeluarkan. Pasalnya, juru bicara Kementerian Pendidikan Taliban menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah akan tetap ditutup sampai rencana yang komprehensif dan islami disusun. Alasan utama yang dijadikan pertimbangan besar oleh Taliban untuk memberikan keleluasaan perempuan bersekolah adalah persoalan seragam yang harus mereka pakai.
Keputusan mengenai larangan ini dikeluarkan tepat sepekan setelah Kementerian Pendidikan Afganistan mengatakan semua murid, termasuk siswa perempuan, akan kembali bersekolah mulai Rabu, 23 Maret 2022. Para anggota Taliban mengaku bahwa pendidikan untuk anak perempuan masih menjadi isu yang kontroversial secara garis keras di tengah kalangan Taliban. Pengumuman mendadak yang mengatakan bahwa semua siswi sekolah menengah dan sekolah-sekolah yang punya siswa perempuan di atas kelas enam masih akan tetap libur sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, tentu memicu kebingungan. Tidak hanya para murid perempuan, orang tua pun merasa kecewa akan hal ini.
Larangan ini dikatakan juga akan dicabut dan sekolah pun akan dibuka kembali untuk anak perempuan setelah adanya keputusan lanjutan terkait seragam sekolah perempuan yang sesuai dengan hukum islam dan tradisi Afganistan. Alasan ini tentunya memancing serangkaian pertanyaan masyarakat internasional, di mana seragam murid perempuan selama ini tidak menjadi masalah karena semua para siswi diketahui mengenakan hijab dan terdapat pemisah antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah.
Mengetahui isu ini, masyarakat global menuntut hak anak perempuan untuk diperbolehkan mendapatkan pendidikan yang layak sebagai syarat untuk pencairan dana bantuan. Aktivis Mahouba Seraj, selaku pendiri Jaringan Perempuan Afganistan mengatakan bahwa masyarakat internasional harus tegas dalam hal ini, sebab apabila tidak ada pengakuan atas hak-hak perempuan maka uang bantuan tidak perlu diberikan. Titik, tanpa alasan.
Keputusan mendadak yang menggegerkan ini pastinya memicu banyak kontroversi dan kekecewaan terhadap Taliban di mana mereka memupus harapan orang tua kepada anak-anak perempuannya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.
