Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia menghadapi dua bencana kebakaran hutan berskala besar. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 adalah salah satu kebakaran terbesar di Indonesia dengan luas mencapai lebih dari 2,5 juta hektar. Lalu 4 tahun kemudian, kebakaran kembali terjadi dengan luas mencapai 857 ribu hektar. Bencana ekologis ini membuat masyarakat terpaksa hidup bersama kabut asap. Perhatian dunia pun tertuju kepada pemerintah yang pada saat itu harus mengambil langkah mitigasi secara cepat.
Di sisi lain, kebakaran hutan seringkali dibingkai sebagai peristiwa yang hitam putih, di mana mitigasinya menyasar pihak-pihak yang dipercaya sebagai penyebab kebakaran. Dalam pembingkaian ini, ada narasi dominan di mana masyarakat adat—yang masih menggunakan metode slash and burn untuk berladang—dituding sebagai aktor penyebab kebakaran. Begitu juga dengan upaya penegakan hukum, di mana sanksi tegas menanti masyarakat yang kedapatan menggunakan api.
Hidup Bersama Api
Pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk melibatkan masyarakat adat dalam upaya mitigasi kebakaran, yang kemudian memunculkan wadah mitigasi berbasis masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api dan Regu Serbu Api. Masyarakat adat akhirnya memikul beban ganda, yaitu sebagai aktor yang dituduh sebagai pelaku sekaligus aktor yang dibebani tanggung jawab untuk memadamkannya. Tapi, apakah upaya ini lantas menyelesaikan masalah kebakaran hutan?
Pada kenyataannya, kebakaran hutan adalah masalah yang kompleks. Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kebakaran hutan, Unit Kajian Antropologi Universitas Indonesia melaksanakan penelitian Fire Play: Documenting and Understanding Indigenous Fire Governance. Penelitian ini mencoba mendokumentasikan tata kelola kebakaran hutan dari perspektif mereka yang berada di garda terdepan saat kebakaran terjadi, yaitu masyarakat adat Dayak. Dalam penelitian ini, Universitas Indonesia turut bekerja sama dengan The Asia Institute (University of Melbourne), BRIN, serta Yayasan Puter.
Penelitian lapangan dilaksanakan pada Agustus-November 2023 dan berlokasi di 4 wilayah di Kalimantan Tengah, yaitu Kecamatan Jabiren, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Pulau Hanaut. Hasil penelitian ini akhirnya dipaparkan kepada publik melalui seminar dan pameran yang dibuka pada Senin, 27 Mei 2024. Temuan-temuan di lapangan dimuat ke dalam berbagai medium seperti foto, novel grafis berjudul Smoldering, film animasi berjudul Ignited, dan film dokumenter berjudul Gestures of Care.
 Cuplikan novel grafis Smoldering/ Foto: CXO Media/Anastasya Lavenia |
Dalam pameran ini, kita diajak untuk melihat lebih dekat keseharian masyarakat yang hidup bersama api. Cuplikan novel grafis Smoldering karya Nadiyah Suyatna, misalnya, menceritakan bagaimana kebakaran hutan menjadi bagian dari keseharian remaja di Kalimantan melalui dua karakter utamanya, Elin dan Bunga. Tak hanya itu, novel ini juga mengajak kita untuk melihat bagaimana regulasi penggunaan api berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Keluar dari Blame Game
Sofyan Ansori, antropolog yang juga salah satu inisiator penelitian ini, mengatakan bahwa kebakaran hutan memang menjadi isu prioritas nasional, terlebih lagi Indonesia mempunyai target untuk mencapai emisi nol. Akan tetapi, menurutnya kebakaran hutan bukan hanya semata-mata tentang target atau visi dan misi negara, melainkan menyangkut kepentingan nasib masyarakat yang selama ini ada di sana.
Oleh pemerintah dan media, narasi mengenai masyarakat adat sebagai pelaku di balik kebakaran hutan terus-menerus dirawat. Selain merugikan masyarakat adat, narasi ini juga menimbulkan implikasi terhadap mitigasi kebakaran hutan. Pasalnya, penyebab-penyebab lain dari kebakaran hutan menjadi tidak dibicarakan, seperti kerusakan lahan gambut, landscape yang mudah terbakar, dan perubahan iklim.
Penelitian ini juga mengajak masyarakat untuk melihat lebih dekat perjuangan yang dialami oleh masyarakat adat. Sebab, larangan penggunaan api berimplikasi terhadap penghidupan masyarakat adat, dan sayangnya nyaris tidak pernah dibicarakan.
"Dulu sebelum ada larangan membakar mereka masih okelah, kalau lauk pauk mereka bisa cari. Paling nggak, dengan boleh berladang, mereka punya cadangan yang nggak perlu mereka beli. Sekarang, metode itu nggak boleh. Bayangkan, ini nggak boleh, kesempatan kerja nggak dibuat, terus hutannya sudah habis dipatok-patok. Ke mana mereka harus pergi?" kata Sofyan kepada CXO Media.
Sofyan juga menuturkan bahwa salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggeser percakapan mengenai kebakaran hutan dari blame game, di mana semua pihak saling menyalahkan. "Buat kita nggak produktif blame game itu. Nanti pemerintah nyalahin masyarakat, masyarakat nyalahin pemerintah, pemburu nyalahin peladang, peladang nyalahin pemburu," ucapnya.
Pameran Fire Play: Documenting and Understanding Indigenous Fire Governance memberikan perspektif yang komprehensif dan manusiawi tentang kebakaran hutan yang selama ini mungkin terasa berjarak bagi kita yang tinggal di perkotaan. Pameran bisa dikunjungi hingga Jumat, 31 Mei di Selasar Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi akun Instagram Fire Play di @fireplay_id.
(ANL/alm)